hq720

Produksi Beras Nasional 2025 Diproyeksi Tembus 34,77 Juta Ton, Lampaui Target Pemerintah

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memproyeksikan produksi beras nasional hingga akhir 2025 mencapai 34,77 juta ton, atau melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 32 juta ton. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik, angka tersebut mencerminkan kenaikan 13,54 persen dari target pemerintah. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11), Amran menjelaskan bahwa realisasi tersebut memberikan tambahan produksi sekitar 2,7 juta ton dari target awal. Capaian ini juga mendorong stok beras nasional berada pada level 4,2 juta ton, lebih tinggi dari estimasi pemerintah maupun lembaga internasional.

Amran menegaskan bahwa peningkatan produksi beras nasional ini bahkan melampaui proyeksi USDA yang memperkirakan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024–2025 mencapai 34,6 juta ton. Sementara itu, FAO memprediksi angka produksi beras Indonesia dapat mencapai 35,6 juta ton pada 2025. Selain beras, komoditas jagung juga menunjukkan kinerja positif. Produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen diperkirakan menembus 16,55 juta ton sepanjang Januari–Desember 2025, meningkat 9,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, Amran memastikan bahwa Indonesia tidak melakukan impor jagung untuk kebutuhan pakan tahun ini.

Kementerian Pertanian juga mencatat kenaikan signifikan pada komoditas hortikultura dan perkebunan. Realisasi produksi aneka cabai mencapai 92 persen, bawang merah 89,45 persen, serta kelapa, sawit, karet, dan kakao masing-masing berada di atas 85 persen. Untuk komoditas tertentu seperti kopi dan tebu, pencapaian produksi bahkan melebihi target, masing-masing sebesar 104,15 persen dan 104,86 persen. Tren positif juga terlihat di sektor peternakan, di mana produksi sapi berada pada level 92,74 persen, daging kambing dan domba 88,74 persen, serta daging ayam dan telur masing-masing mencapai 87 persen dan 86,49 persen.

Dalam paparannya, Amran menjelaskan bahwa rencana kerja Kementerian Pertanian tahun 2026 akan dipusatkan pada peningkatan produksi padi, jagung, dan berbagai komoditas strategis lainnya. Program kerja tersebut mencakup pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan benih unggul, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penyaluran pupuk bersubsidi. Upaya peningkatan produktivitas juga akan diarahkan pada regenerasi petani serta penguatan hilirisasi komoditas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, dan lada.

Untuk 2026, Kementan menetapkan sejumlah target produksi utama, di antaranya: beras 34,77 juta ton, jagung yang diralat menjadi 18 juta ton, aneka cabai 3,08 juta ton, bawang merah 2 juta ton, tebu 39,5 juta ton, kopi 786 ribu ton, kakao 633 ribu ton, kelapa 2,89 juta ton, daging sapi dan kerbau 514 ribu ton, daging ayam 4,34 juta ton, serta telur 7,75 juta ton. Target padi setara dengan 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG), atau 34,77 juta ton beras, sebagaimana tercantum dalam paparan resmi sasaran produksi komoditas strategis 2026.

nstnah8gonpvykbeb5ot

Bali Tergeser: Phu Quoc Dinobatkan sebagai Pulau Terindah di Asia 2025

Pesona Bali sebagai Pulau Dewata tampaknya mulai memudar di mata wisatawan global. Untuk pertama kalinya, Bali tidak lagi menempati posisi puncak sebagai pulau terindah di Asia. Gelar tersebut kini berhasil direbut oleh Pulau Phu Quoc di Vietnam, yang dinobatkan sebagai pulau terindah di Asia tahun ini berdasarkan ajang Reader’s Choice Awards milik majalah prestisius Condé Nast Traveler. Phu Quoc meraih skor 95,51 poin, meningkat 0,15 poin dari tahun sebelumnya, menjadi destinasi yang paling dipilih pembaca.

Setelah Phu Quoc, posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Langkawi di Malaysia dan Koh Samui di Thailand. Sementara Boracay dan Palawan dari Filipina menempati peringkat keempat dan kelima. Bali, yang tahun lalu masih berada di posisi pertama sebagai pulau terindah di Asia, kini harus puas turun ke posisi keenam. Penurunan ini menjadi sinyal bahwa popularitas Bali di mata wisatawan global mulai mengalami pergeseran.

Sebaliknya, Phu Quoc justru mengalami lonjakan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan. Sepanjang Januari—September 2025, tercatat sekitar 1,2 juta wisatawan asing datang ke pulau tersebut, meningkat 65,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data ini menguatkan tren bahwa Phu Quoc kini menjadi salah satu destinasi paling diminati di kawasan Asia.

Penghargaan Reader’s Choice Awards ini melibatkan lebih dari 757 ribu pembaca CN Traveler yang memberikan penilaian mengenai pengalaman mereka terhadap berbagai destinasi, mulai dari kota, pulau, hotel, resor, kapal pesiar, spa, hingga maskapai penerbangan. Sebagai salah satu penghargaan tertua dan paling bergengsi di industri perjalanan, penilaian CN Traveler sering menjadi rujukan para wisatawan dunia dalam menentukan destinasi liburan.

ketua-bidang-diplomasi-dan-komunikasi-satgas-penanganan-cs-137-bara-krishna-hasibuan-bersama-pejabat-lintas-kementerian-lembag-1762937186880_169

Kemenperin Tegaskan Pabrik Sepatu di Cikande Aman dari Cs-137, Ekspor Tetap Lancar

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan bahwa pabrik produsen alas kaki yang sebelumnya dikabarkan terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) kini telah dinyatakan aman. Kepastian tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Taufik Bawazier, yang menegaskan bahwa Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) telah mengeluarkan surat clearance resmi bagi PT Nikomas Gemilang. Dengan adanya surat tersebut, Taufik memastikan tidak ada hambatan dalam proses produksi maupun ekspor perusahaan tersebut. Ia berharap kegiatan ekspor dapat kembali berjalan lancar setelah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi aman.

Isu mengenai potensi kontaminasi Cs-137 sempat mencuat setelah otoritas melakukan pemeriksaan di sejumlah fasilitas industri, khususnya di wilayah Cikande. Kemenperin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemetaan dan pemeriksaan yang dilakukan Bapeten, tidak ditemukan indikasi paparan radioaktif di area operasional PT Nikomas Gemilang. Penjelasan ini juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta, yang mengungkapkan bahwa pemetaan kawasan industri menunjukkan lokasi yang terindikasi berada di area lain.

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 memberikan penjelasan terpisah mengenai temuan kontaminasi pada produk alas kaki yang diekspor ke Amerika Serikat. Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas, Bara Krishna Hasibuan, membenarkan adanya temuan Cs-137 pada produk ekspor dari perusahaan berinisial NM. Temuan tersebut diperoleh setelah penelusuran terhadap dua kontainer yang terkonfirmasi terpapar Cs-137. Produk yang bersangkutan berasal dari wilayah Cikande, tetapi berada di luar kawasan industri, dalam radius sekitar lima kilometer dari fasilitas PT PMT yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sumber kontaminasi.

Bara menjelaskan bahwa kontainer pertama yang kembali ke Indonesia belum diproses oleh produsen dan belum melalui pemeriksaan. Kontainer kedua tiba pada 29 Oktober 2025 dan langsung menjalani pemeriksaan pada 30 Oktober. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada kontaminasi di permukaan kontainer, sehingga kontainer dinyatakan aman untuk disimpan di pelabuhan. Namun demikian, pengujian lebih lanjut terhadap isi kontainer, khususnya produk alas kaki, masih dilakukan oleh BRIN untuk memastikan seluruh produk bebas dari paparan Cs-137.

Dengan perkembangan ini, pemerintah menegaskan bahwa situasi telah terkendali dan proses investigasi berjalan sesuai prosedur. Industri di kawasan tersebut diharapkan dapat kembali beroperasi normal, sementara pengawasan terhadap potensi paparan radioaktif tetap diperketat untuk memastikan keselamatan dan kelancaran kegiatan ekspor nasional.

menteri-keuangan-menkeu-purbaya-yudhi-sadewa-saat-melakukan-kunjungan-di-sman-3-jakarta-senin-10112025-1762763582803_169

Menkeu Purbaya Hidupkan Lagi Wacana Redenominasi Rupiah: Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai Disiapkan untuk 2027

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menghidupkan wacana redenominasi rupiah yang sebelumnya sempat bergulir pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029, Purbaya menyebut bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) ditargetkan untuk diselesaikan pada 2027. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah memperkuat efisiensi perekonomian nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan, menstabilkan nilai rupiah, serta meningkatkan kredibilitas mata uang Indonesia sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Bank Indonesia menjelaskan redenominasi sebagai proses penyederhanaan penulisan angka pada nilai barang, jasa, dan alat pembayaran dengan menghilangkan beberapa digit nol pada mata uang tanpa mengubah nilai riilnya. Dengan demikian, uang Rp100.000 akan menjadi Rp100, namun daya belinya tetap sama. Redenominasi kerap disalahartikan sebagai sanering, padahal sangat berbeda. Sanering merupakan pemotongan nilai uang yang berdampak langsung pada daya beli, biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang tidak sehat. Sebaliknya, redenominasi hanya dapat dilaksanakan dalam situasi inflasi rendah dan stabil, pertumbuhan ekonomi terjaga, harga stabil, sistem keuangan kuat, serta didukung kondisi sosial-politik yang kondusif.

Wacana redenominasi sendiri bukan hal baru. Gagasan ini telah muncul sejak 2013 dan kembali mencuat pada masa Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo yang meminta dukungan Presiden Jokowi untuk mempercepat penyelesaian regulasinya. Pada 2023, Gubernur BI Perry Warjiyo juga menyampaikan bahwa BI telah menyiapkan desain dan tahapan implementasi uang rupiah baru sebagai bagian dari rencana redenominasi. Kendati demikian, realisasinya selalu tertunda. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menegaskan bahwa redenominasi membutuhkan fondasi ekonomi yang sangat kuat dan proses transisi dapat memakan waktu hingga tujuh tahun. Kini, melalui PMK 70/2025, pemerintah memberi sinyal bahwa redenominasi kembali menjadi agenda strategis dan berpotensi diwujudkan dalam periode 2025–2029, selama kondisi ekonomi memungkinkan dan dukungan kebijakan berjalan selaras.